Sehubungan dengan perkembangan COVID-19 dan selaras dengan standar protokol kesehatan Pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi  yang melibatkan keramaian massa agar mencegah potensi penularan wabah COVID-19,  Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/KepaIa Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar, berdasarkan Instruksi Menteri (Inmen) No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditandatangani pada 27 Maret 2020, instruksi tersebut sebagai bagian dari tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan COVID-19 dan adanya penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan serta atas pertimbangan perkembangan pandemi COVID-19 dari WHO. Jkt(09/04).

Garis besar pemberhentian penyelenggaraan konstruksi yang tertuang pada Instruksi Menteri tersebut adalah Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat diberhentikan sementara akibat keadaaan kahar jika teridentifikasi:

  • Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
  • Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
  • atau Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar

Informasi tersebut diatas juga, telah dilansir di media elektronik http://binakonstruksi.pu.go.id/ yang bertema “Melalui Instruksi Menteri PUPR : Hak-hak Pekerja Konstruksi Tetap Dijamin Ditengah Pandemi COVID-19”, dan di lansir juga di media elektronik LPJK.net perihal “Protokol Pencegahan Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi .”

Penghentian tersebut tidak serta merta melepaskan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap kompensasi biaya upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen dan pemasok yang terkait sebagaimana diatur pada  Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara yang terdapat pada Lampiran Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, artinya instruksi Menteri ini dimaksudkan tetap melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Upaya tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah diatur yang meliputi :

  • Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
  • Mekanisme Pergantian Spesifikasi
  • Kompensasi Biaya Upah Tenaga Kerja dan Subkontraktor/Produsen/Pemasok

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diharapkan tetap berjalan secara efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan  tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19.

 

Sumber : lpjk.com

Artikel

Artikel pada website ini berisi mengenai info-info terbaru baik dari dunia konstruksi maupun umum, serta kegiatan-kegiatan ASKONAS yang kami himpun dari divisi internal maupun sumber eksternal.

Lihat Artikel Lainnya