YOGYA, KRJOGJA.com – Forum Komunikasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi se Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari GAPENSI, GAPEKNAS, GAPEKSINDO, ASKONAS, INKINDO, AKLI, AKAINDO, PERKINDO, GAPKAINDO dan AABI membuat surat terbuka menanggapi terbitnya Surat Keputusan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5853 Tanggal 3 April 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Asosiasi pun kini terancam kolaps lantaran terdampak langsung adanya keputusan Gubernur DIY tersebut.

Zuharsono Ashari, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi se Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rilis tanggapan tertulisnya menyatakan beberapa hal. Berikut poin-poin yang disampaikan :

1. Bahwa peran usaha jasa konstruksi di DIY menurut data statistik adalah Penyumbang PDRB terbesar kedua setelah industri pengolahan

2. Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan data statisik menjadi Sumber pertumbuhan dan penggerak ekonomi daerah yang utama

3. Sekiranya Pemda memangkas semua anggaran sektor konstruksi, maka usaha jasa pelaksana dan jasa konsultansi konstruksi dipastikan akan Kolaps, dan tentunya akan berdampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di DIY

4. Kebijakan yang mendadak sangat berpotensi memblokir gerak sektor ini, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya seperti di tahun 2019

Zuharsono juga mengatakan salah satu sektor usaha yang masih bisa dan memungkinkan berjalan untuk membantu keberlangsungan ekonomi masyarakat dan melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat adalah jasa konstruksi. Hal tersebut dikarenakan infrastuktur menjadi kunci utama percepatan ekonomi global, maka dengan ditiadakanya pengadaan barang dan jasa konstruksi akan menyebabkan terpuruknya nasib para pekerja harian yang tiap tahun bekerja dalam suatu proyek di DIY.

“Kami bisa prediksi jika pekerjaan konstruksi terpending maka percepatan ekonomi di kemudian tahun juga akan terpending, belum lagi penganggaran yang akan terus bertambah tak terkendali, keputusan sepihak ini membuat keberadaan kami seakan tidak dianggap. Pasti ada solusi yang lebih baik dari kebijakan pemerintah yang diambil saat ini, pekerjaan jasa konstruksi masih bisa dipilah-pilah, tidak semua harus dihentikan. Kami paham juga masalah pencegahan covid menjadi nomer satu, tetapi dampak dari kebijakan ini juga nantinya akan menjadi domino effect yang sangat besar dikemudian hari, masih ada perbankan dan asosiasi jasa konstruksi yang bisa duduk bersama bersama memecahkan masalah ini. mohon sekiranya kebijakan penghentian pengadaan barang dan jasa peniadaan pekerjaan jasa konstruksi bisa dicabut/dibatalkan agar tetap tercapainya azas keadilan yang merata, tanpa mengabaikan pandemi Covid 19 menjadi bagian terpenting nomer satu saat ini untuk diatasi,” ungkap Zuharsono dalam rilis tertulisnya.

Surat yang ditandatangani sembilan ketua asosiasi ini pun menyampaikan harapan agar Pemda DIY tetap mengalokasikan anggaran pembangunan sektor kontruksi sekurang kurangnya 50 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemda juga diminta memberikan perlindungan hukum terhadap tata cara pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dikarenakan dalam situasi yang luar biasa atau darurat.

“Perlu mengeluarkan surat edaran dalam memperkuat kebijakan relaksasi dari lembaga keuangan untuk menahan krisis dan kepailitan bagi pelaku usaha jasa konstruksi di DIY,” pungkasnya.

 

Sumber :  krjogja.com

Artikel

Artikel pada website ini berisi mengenai info-info terbaru baik dari dunia konstruksi maupun umum, serta kegiatan-kegiatan ASKONAS yang kami himpun dari divisi internal maupun sumber eksternal.

Lihat Artikel Lainnya